Anwar Ibrahim dan Hikmah Kepemimpinan – Diskusi dengan Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Anwar Ibrahim di CT Leadership Forum pada 9 Januari lalu menarik untuk diperbesar.
Anwar Ibrahim dan Hikmah Kepemimpinan
anwaribrahimblog – Perdana Menteri Malaysia ke-10 itu memilih Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjunginya sejak menjabat. Selain pertimbangan politik, Anwar bersahabat dengan tokoh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan.
Ada beberapa hal penting yang dapat diambil dari aspek kearifan seorang pemimpin suatu negara. Pertama, hati nurani yang menyentuh aspek kemanusiaan pemimpin yang humanis.
“Apakah hidup tanpa kemanusiaan dan berkah, atau hidup tanpa nilai dan moral?” kata Dato Sri Anwar Ibrahim.
Saya merasa menarik bahwa Dato Sri Anwar Ibrahim menjadikan pendidikan sebagai prioritas, bahkan memanggil menteri pendidikannya untuk membereskan masa depan bangsa. Dari perspektif manajemen, yang membuat seorang pemimpin yang baik adalah kemampuannya dalam menetapkan prioritas di antara banyak pilihan penting.
Baca Juga : PM Malaysia Baru Anwar Ibrahim Bersumpah Untuk Menyembuhkan Bangsa yang Terpecah
Dia mengkritik kecenderungan anak muda untuk belajar dari platform media sosial seperti TikTok, dan bagaimana mereka menjadi kurang tertarik untuk memperoleh segudang pengetahuan yang selalu berubah. Namun tentu ia tak memungkiri betapa pentingnya teknologi digital dan pentingnya penguasaannya.
Hal kedua yang perlu diperhatikan dari prioritas perdana menteri adalah cara dia melihat korupsi sebagai penyakit sosial yang mengakar. Saya berbagi keprihatinannya, karena korupsi juga telah lama menghambat kemajuan Indonesia.
Bercermin pada Pancasila sebagai ideologi nasional, khususnya sila kedua yang menjunjung tinggi “kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, belum sepenuhnya kita wujudkan bahkan setelah 77 tahun kemerdekaan. Kita harus merenungkannya bersama dalam konteks kepemimpinan yang bijak dan adil.
Hal menarik lainnya adalah pandangan pemikir dan psikolog pedagogik Howard Gunner dalam salah satu bukunya “Five Minds for the Future” yang dikutip oleh Dato Sri Anwar Ibrahim. Setelah mempelajari manajemen, saya tergelitik untuk mempelajari lebih lanjut tentang lima kualitas kecerdasan manusia tersebut, yaitu:
- (1) pikiran yang disiplin;
- (2) pikiran yang mensintesis;
- (3) pikiran pencipta;
- (4) pikiran yang penuh hormat; dan
- (5) pikiran etis.
Kelima pikiran ini merupakan esensi dalam interaksi dalam masyarakat yang telah menjadi “masyarakat organisasi”, menurut Peter Drucker. Tidak ada orang yang bukan anggota organisasi. Bahkan, ada yang tergabung dalam beberapa organisasi. Misalnya, politisi yang beralih menjadi pengusaha dan sebaliknya.
“Pikiran yang disiplin” adalah pintu masuk bagi mereka yang ingin menjadi profesional, baik itu akuntan, atau bahkan pesepakbola. Pikiran yang disiplin menuntut mereka untuk menguasai sepenuhnya bidangnya masing-masing secara mendalam. Di sinilah kemampuan untuk mengintegrasikan pikiran dari berbagai disiplin ilmu memungkinkan seorang profesional memiliki wawasan yang luas untuk berinteraksi dan berkontribusi pada masyarakat organisasi secara bijaksana. Inilah inti dari pikiran mensintesis.
“Pikiran yang menciptakan” diperlukan dalam dunia bisnis. Namun, organisasi pemerintah juga perlu memiliki kreativitas untuk memberikan layanan, yang mungkin mengharuskan mereka keluar dari birokrasi yang panjang demi menyelesaikan masalah yang membutuhkan musyawarah dan kebijaksanaan.
“Pikiran yang terhormat” sangat penting untuk membangun kerja sama atau kerja tim, yang dibutuhkan dalam organisasi bisnis selama rapat Dewan, dan juga selama rapat kabinet terkait dengan proses pembuatan kebijakan pemerintah.
Last but not least adalah “pikiran etis”. Etika mencakup nilai-nilai moral, dan seperangkat aturan dan perilaku yang diterima oleh orang-orang dari berbagai latar belakang budaya. Bagi seseorang atau organisasi, etika, di luar hukum, adalah dasar perilaku yang akan mendapatkan rasa hormat dan kekaguman dari orang lain. Sebagai praktisi dan pembelajar manajemen, saya cukup concern dengan etika masyarakat Indonesia, termasuk politisi dan pebisnis.
Dalam dunia bisnis, kita dapat melihat dengan jelas ketiadaan etika yang memicu kecemburuan sosial. Jika tidak dikelola dengan bijak, kecemburuan sosial ini akan menimbulkan instabilitas politik. Semakin besar peran pelaku ekonomi atau pelaku bisnis dalam pembangunan nasional, semakin dirasakan bahwa etika bisnis harus menjadi perhatian utama para pemimpin ekonomi global.
Tapi Gordon Parson dalam bukunya “Integrity in Organizations: An Alternative Business Ethic, 1995” berpendapat bahwa “selalu ada ketegangan alami antara perilaku yang diterima secara luas sebagai etika dan keharusan bisnis yang sukses.”
Ketegangan ini tidak mudah dipecahkan.
Saya juga berpendapat bahwa “keuntungan absolut diperlukan untuk mengkompensasi modal ekuitas dan risiko yang diambil oleh investor dan pemilik perusahaan. Tetapi pencapaian keuntungan harus merangkul standar etika. Jika tidak, hewan rakuslah yang akan muncul.”
Bagaimana dengan etika politik dan pemerintahan? Di sini kita harus merujuk pada Majalah The Leaders, September 1987, berjudul “A New Top Down Moral Reform” yang menyimpulkan sebagai berikut: “Tindakan akuntabilitas Pegawai Negeri sebenarnya adalah kode etik yang menuntut pegawai negeri semacam perilaku yang berpegang pada prinsip moralitas hukum tertinggi. Kode ini menetapkan konsep ketidakberpihakan, ekonomi, efisiensi, loyalitas, dan kejujuran sebagai prinsip yang harus dihayati oleh setiap pegawai publik”.
Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan: bagaimana jika etika bisnis dan etika pemerintahan sama-sama keluar dari jalurnya? Kepentingan pelaku ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah berdasarkan kepentingan bisnisnya. Tapi masalahnya adalah: kebijakan yang buruk lebih buruk daripada korupsi, kata orang bijak. Saya pikir sepertinya ada garis tipis antara etika dan korupsi yang membutuhkan kearifan untuk memahami dan menyelesaikannya.
Di Leadership Forum, Dato Sri Anwar Ibrahim membahas masalah korupsi di Malaysia. Tapi bukankah masalah ini juga sangat krusial di negara kita sendiri? Mungkin praktik korupsi ini merupakan tantangan terbesar dalam konteks manajemen kepemimpinan di Malaysia dan Indonesia. Kami benar-benar mendapatkan sepotong kebijaksanaan kepemimpinan dari seorang teman dan pemimpin yang humanis. Semoga hikmah ini bermanfaat bagi kita semua.
